Home » » Berapa Batasan Umur Maksimal Bagi Pemilih Pemilu

Berapa Batasan Umur Maksimal Bagi Pemilih Pemilu

Berapa batasan umur pemilih dalam pemilu,  masa kakek-kakek  dan nenek-nenek mesti milih aja apalagi kalo udah pikun masih mesti "nyoblos juga" kaya yang enggak "etis" aja pencoblosan suaranya juga mana udah nggak kelihatan sewaktu pencoblosan mesti pakai kacamata "nyoblosnya juga bisa nyolok apa aja. Kalau dilihat batasan umur pemilih itu hanya untuk batasan umur dewasa. Nah kalo kakek dan nenek apakah masih termasuk usia dewasa dalam segi bahasapun yang ada usia manula (manusia lanjut usia).

 Soalna setiap pencoblosan masih ada kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang datang ditempat pencoblosan. Saya yakin kalau kakek-kakek dan nenek-nenek udah nggak mikirin yang namanya partai, lsm, blaa...blaaah, paling cuma mikirin yang untuk bekal di "yaumil akhir/hari pembalasan" kecuali kalo nenek-nenek ataupun kakek-kakeknya masih "NARSIS" minjem kata istilah dunia artis. hee..hee..hee.

Batasan umur untuk pemilih kriteria hukumnya berumur 17-18 tahun atau telah dewasa tidak ada batas umur maksimal yang menentukan untuk menjadi pemilih, coba lihat di bawah ini dari segi hukumnya :

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain :

Ps. 330 KUH Perdata, Usia 21 Th atau sudah menikah;
Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin;
Ps. 7 UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;
Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak, 18 th;
Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 th;
Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 th untuk saksi;
Ps. 98 (1) Kompilasi Hukum Islam;
Ps. 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, 18 tahun;
Ps. 1 angka 8, UU Pemasyarakatan, 18 tahun;
Ps. 1, UU tentang Pengadilan Anak, 18 tahun;
Ps. 1 angka 5, UU Hak Asasi Manusia, 18 tahun;
Ps. 1 (4), UU tentang Pornografi, 18 tahun;
Ps. 4, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun;
Ps. 1 angka 5, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun.

Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang :

1. Hukum Perdata

KUH Perdata pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

2. Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”
Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

3. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”
Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

5. Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Dari tiga undang-undang ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

Jadi dari tinjauan segi hukum pun belum ada berapa batas maksimal untuk penentuan umur maksimal bagi pemilih pilkada. Tambahan pula untuk pilkada daerah masih banyak pemilih yang bukan dari daerah aslinya ikut juga memilih di daerah tersebut karena ktp nasional belum selesai semuanya dan menggunakan ktp tinggal sementara untuk memilih dalam proses pemilihan suara.

Mungkin pemikiran saya ini juga sama dengan orang yang bekerja di dinas KPU, dinas kependudukan dan dinas pendidikan yang terkait. (dediesmd)

Berita Lainnya :


Share Artikel ini :
 
Copyright © 2014. Media Nurani Sumedang - All Rights Reserved